BEM Se-Kalimantan Kalbar Soroti Jalan Labang Melawi: Keselamatan Rakyat Jangan Menunggu Korban Berikutnya!

oleh

PONTIANAK, HK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Wilayah Kalimantan Barat mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap keselamatan infrastruktur di ruas Jalan Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Ruas jalan yang menjadi bagian dari jalur penghubung Sintang menuju Nanga Pinoh tersebut sebelumnya mendapat sorotan akibat kondisi badan jalan yang dinilai sempit, minim penerangan, serta adanya laporan kecelakaan lalu lintas.

Persoalan keselamatan jalan di wilayah tersebut bukan sesuatu yang dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan paparan akhir tahun Polres Melawi pada 31 Desember 2025, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 25 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Melawi, dengan 14 orang meninggal dunia, 18 orang mengalami luka berat, dan 29 orang luka ringan. Kerugian materiil yang dilaporkan mencapai Rp59,5 juta.

Meski data tersebut mencakup seluruh wilayah hukum Polres Melawi dan bukan khusus Jalan Labang, angka itu memperlihatkan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan.

Kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna Jalan Labang juga diperkuat oleh pemberitaan kecelakaan di ruas Sintang–Nanga Pinoh, tepatnya di Desa Labang, Kecamatan Belimbing, yang dimuat pada 18 April 2026. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Melawi untuk memperoleh penanganan medis.

Pada 30 Mei 2026, persoalan keselamatan di ruas yang sama kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan kecelakaan yang terjadi pada 28 Mei 2026. Kondisi jalan yang sempit dan keterbatasan penerangan turut menjadi sorotan dalam pemberitaan tersebut.

BEM Se-Kalimantan Wilayah Kalimantan Barat menilai bahwa rangkaian informasi tersebut cukup menjadi alasan untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan Jalan Labang. Kendati demikian, penyebab setiap kecelakaan tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pemeriksaan teknis dari instansi berwenang.

Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan infrastruktur.

“Ketika dalam satu tahun terdapat 25 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Melawi dengan 14 korban meninggal dunia, ini merupakan kenyataan yang harus menjadi perhatian serius. Terlebih ketika terdapat laporan kecelakaan pada ruas yang juga disoroti karena persoalan keselamatan. Pemerintah tidak boleh menganggap kondisi ini sebagai persoalan biasa. Keselamatan rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai urusan belakangan,” tegas Meksi Kerol.

Menurut Meksi, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan pemenuhan aspek keselamatan, bukan semata-mata mengejar realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran.

“Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang dibangun atau berapa besar anggaran yang telah digunakan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana infrastruktur tersebut mampu menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Kami mendesak pemerintah memberikan perhatian konkret terhadap Jalan Labang, termasuk mengevaluasi kondisi jalan dan perlengkapan keselamatannya,” lanjut Meksi.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah BEM Se-Kalimantan Kalimantan Barat, Irvan Surya, yang telah melakukan kunjungan dan dokumentasi video di lokasi, menekankan pentingnya pengawalan persoalan infrastruktur berdasarkan kondisi lapangan serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya turun langsung ke lokasi dan melakukan dokumentasi karena persoalan keselamatan jalan tidak cukup hanya dibicarakan dari kejauhan. Jalan ini digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika muncul laporan kecelakaan dan persoalan fasilitas keselamatan, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian serius. Kita sedang berbicara tentang keselamatan manusia, bukan sekadar pembangunan fisik,” ujar Irvan Surya.

Irvan menilai bahwa laporan kecelakaan di Desa Labang harus menjadi perhatian dalam penyusunan langkah pencegahan. Ia mendorong adanya pemeriksaan teknis terhadap karakteristik ruas jalan dan fasilitas keselamatan yang tersedia.

“Kita memiliki laporan kecelakaan di Desa Labang yang menyebabkan tiga orang terluka, kemudian muncul kembali pemberitaan kecelakaan pada Mei 2026. Persoalan ini harus dievaluasi secara objektif. Pemerintah bersama instansi berwenang perlu memeriksa kondisi geometrik jalan, lebar badan jalan, penerangan, rambu, marka, serta faktor lain yang berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan,” tegas Irvan.

Keselamatan Jalan Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

BEM Se-Kalimantan Kalbar menilai bahwa tuntutan peningkatan keselamatan jalan bukan sekadar aspirasi mahasiswa, tetapi berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 22, mengatur persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif. Pasal 24 mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan, serta memberikan tanda atau rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan.

Selain itu, Pasal 25 mengatur perlengkapan jalan, termasuk rambu lalu lintas, marka, alat penerangan, dan fasilitas keselamatan lainnya. Ketentuan mengenai pengawasan keselamatan melalui audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan juga tercantum dalam Pasal 206.

Menurut Irvan, ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk meminta penjelasan mengenai penilaian keselamatan Jalan Labang.

“Persoalannya bukan hanya apakah jalan itu sudah dibangun atau belum. Ada aspek laik fungsi, perlengkapan keselamatan, dan mekanisme pengawasan yang harus diperhatikan. Kami ingin mengetahui apakah ruas tersebut telah melalui evaluasi keselamatan, bagaimana hasilnya, dan langkah korektif apa yang telah atau akan dilakukan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas,” ujar Irvan.

Lebih lanjut, Irvan menekankan bahwa pemerintah perlu mengedepankan penanganan berbasis risiko, terutama apabila ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Jangan sampai seluruh perhatian hanya tertuju pada rencana pembangunan jangka panjang, sementara langkah pengamanan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat justru terabaikan. Jika berdasarkan evaluasi ditemukan kebutuhan rambu peringatan, marka, penerangan, atau pengamanan lainnya, maka penanganannya harus menjadi prioritas sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan teknis,” lanjutnya.

BEM Se-Kalimantan Kalbar Sampaikan Lima Tuntutan

Berdasarkan persoalan tersebut, BEM Se-Kalimantan Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan instansi terkait.

Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi penyelenggara jalan yang berwenang memberikan penjelasan terbuka mengenai status resmi, kondisi, serta perkembangan penanganan ruas Jalan Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Kedua, meminta pelaksanaan evaluasi keselamatan jalan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan kondisi geometrik, lebar badan jalan, penerangan, rambu, marka, dan titik-titik yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Ketiga, meminta Satlantas Polres Melawi dan instansi terkait melakukan pemetaan serta membuka data agregat kecelakaan pada ruas Jalan Labang, termasuk lokasi kejadian, tingkat keparahan, dan faktor-faktor yang teridentifikasi melalui penyelidikan.

Keempat, mendesak penerapan penanganan keselamatan jangka pendek berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, disertai transparansi mengenai rencana peningkatan kualitas infrastruktur dan penganggarannya.

Kelima, meminta pemerintah menyampaikan rencana tindak lanjut secara resmi, lengkap dengan penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan yang dapat diakses masyarakat.

Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan Kalbar, Meksi Kerol, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memastikan keselamatan masyarakat mendapatkan tempat yang semestinya dalam kebijakan pembangunan.

“Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami meminta agar keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas. Pemerintah memiliki kewenangan dan perangkat untuk melakukan evaluasi serta menyusun penanganan. Karena itu, persoalan Jalan Labang harus dijawab dengan langkah yang terukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meksi.

Mahasiswa Dorong Pengawalan Berkelanjutan

Sekretaris Wilayah BEM Se-Kalimantan Kalbar, Irvan Surya, menegaskan bahwa dokumentasi lapangan yang dilakukannya merupakan bagian dari perhatian dan pengawasan mahasiswa terhadap persoalan keselamatan infrastruktur.

“Kunjungan lapangan dan dokumentasi yang saya lakukan bukan sekadar untuk menghasilkan konten media sosial. Ini bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung. Kami ingin agar perhatian terhadap Jalan Labang tidak berhenti setelah pemberitaan mereda. Harus ada kejelasan penanganan, karena keselamatan pengguna jalan merupakan kepentingan publik yang tidak bisa ditawar,” ujar Irvan.

Ia juga menekankan bahwa kritik mahasiswa harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang konsisten dan komunikasi dengan instansi terkait.

“Kalau persoalan keselamatan jalan sudah mendapat perhatian publik, maka langkah selanjutnya harus jelas. Kami mendorong pemerintah membuka ruang komunikasi, menyampaikan hasil evaluasi, serta menjelaskan tahapan penanganan. Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada ketidakpastian mengenai keselamatan perjalanan mereka,” tambahnya.

BEM Se-Kalimantan Wilayah Kalimantan Barat menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur.

Organisasi mahasiswa tersebut berharap pemerintah dan instansi yang berwenang dapat memberikan tanggapan terbuka sekaligus memastikan bahwa peningkatan keselamatan Jalan Labang menjadi bagian dari perhatian pembangunan yang dapat dipantau secara nyata.

“KESELAMATAN RAKYAT BUKAN TARUHAN. JANGAN MENUNGGU KORBAN BERIKUTNYA UNTUK BERTINDAK!”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *