SINTANG, HK – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sintang, Toni, mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit milik pemerintah daerah.
Usulan tersebut didasari kondisi petani sawit mandiri di Kabupaten Sintang yang dinilai masih menghadapi kendala dalam memasarkan tandan buah segar (TBS). Pasalnya, keberadaan 12 pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Sintang dinilai belum mampu menampung seluruh produksi buah sawit petani mandiri secara optimal.
Politisi Golkar ini mengatakan, pembentukan BUMD dan pembangunan pabrik sawit daerah dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu petani sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Melihat situasi Kabupaten Sintang sekarang, jumlah petani mandiri cukup banyak. Sementara ada 12 pabrik sawit, tetapi masih sulit menampung buah petani mandiri di setiap wilayah. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah membangun BUMD dan pabrik sawit sendiri,” ucapnya pada Rabu 18 November 2026.
Menurut Toni, keberadaan pabrik milik pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan kepastian pasar dan harga yang lebih berpihak kepada petani, sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau pabrik ini milik pemerintah daerah, petani tentu merasa diperhatikan. Selain membantu pemasaran hasil panen, ini juga bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mulai berinovasi dalam mengelola potensi unggulan Sintang. Dengan potensi perkebunan sawit yang besar, pembangunan pabrik melalui BUMD dinilai layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang bagi daerah.





